Abaikan Perizinan, Winsputra Properti Grup Nekat Bangun Perumahan di Desa Batok -->

Abaikan Perizinan, Winsputra Properti Grup Nekat Bangun Perumahan di Desa Batok

Selasa, 17 November 2026, 04:50



AmbaritaNews.com | Kabupaten Bogor - Aktivitas pembangunan perumahan yang dilakukan Winsputra Properti Grup (WPG) di wilayah Desa Batok, Kecamatan Tenjo menuai sorotan serius.


Pasalnya, pengembang properti tersebut diduga tetap menjalankan pembangunan meskipun Pemerintah Desa Batok mengaku tidak pernah mengeluarkan izin tertulis terkait kegiatan pembangunan perumahan tersebut.


Persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi desa. Pembangunan kawasan perumahan menyangkut kepatuhan terhadap hukum, tata ruang, keselamatan bangunan, hingga perlindungan masyarakat dan calon konsumen.


Salah satu perangkat Desa Batok, Agung, ketika dikonfirmasi wartawan, secara tegas menyampaikan bahwa tidak ada izin tertulis dari Pemerintah Desa Batok terkait pembangunan perumahan WPG.


Perangkat Desa Batok, Agung


Pernyataan serupa datang dari Deri Saputra, pegawai Kecamatan Tenjo. Ia menyatakan bahwa izin pembangunan tersebut tidak ada, sebagaimana disampaikannya kepada wartawan, Senin (16/11/2026).


Bahkan, Camat Tenjo, Hendarsah, turut membenarkan persoalan tersebut. Ia mengamini keterangan mengenai aktivitas pembangunan WPG yang disebut tetap berlangsung meskipun persoalan perizinannya menjadi perhatian pemerintah setempat.


Lantas, apa dasar WPG tetap membangun perumahan? Apakah seluruh persyaratan perizinan sudah dipenuhi?


Pertanyaan ini tidak boleh dianggap sepele. Pengembang properti semestinya menjadi pihak yang paling memahami bahwa pembangunan perumahan bukanlah kegiatan yang dapat dilakukan sesuka hati tanpa memperhatikan ketentuan hukum.


Pegawai Kecamatan Tenjo, Deri Saputra 


Motto WPG, "Kami Ada untuk Berkarya", kini patut dipertanyakan maknanya. Sebab, berkarya dalam bisnis properti bukan hanya membangun deretan rumah, memasarkannya, kemudian meraup keuntungan.


Ada kewajiban menaati peraturan, memenuhi persyaratan perizinan, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang akan membeli dan menempati hunian tersebut.


Jangan sampai slogan berkarya hanya menjadi pemanis promosi, sementara kepatuhan terhadap aturan justru menjadi persoalan yang belum terjawab.


Pemerintah Kecamatan Tenjo dan instansi teknis terkait pun perlu memberikan perhatian serius. 

Camat Tenjo, Hendarsah


Apabila ditemukan pembangunan yang tidak memenuhi persyaratan perizinan, jangan sampai persoalan tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan tindakan sesuai kewenangan.


Publik berhak mengetahui apakah pembangunan perumahan WPG telah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) serta persyaratan dan persetujuan lain yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang dirugikan akibat persoalan legalitas pembangunan yang tidak transparan.


Sebab, konsumen bukan hanya membeli bangunan fisik, tetapi juga mengharapkan kepastian hukum atas hunian yang mereka tempati.  [Diori Parulian Ambarita]


Berita Populer


TerPopuler