Sidang Kasus Pemukulan di Cikarang: Nyumarno Cs Dituntut 10 Bulan, Kuasa Hukum Siapkan Pledoi dan Target Bebas -->

Sidang Kasus Pemukulan di Cikarang: Nyumarno Cs Dituntut 10 Bulan, Kuasa Hukum Siapkan Pledoi dan Target Bebas

Selasa, 06 Oktober 2026, 17:23



AmbaritaNews.com | Kabupaten Bekasi - Persidangan perkara dugaan pengeroyokan dan penganiayaan dengan terdakwa Nyumarno, Eko Brahmantyo dan Basroni kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Cikarang. Dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), ketiga terdakwa dituntut pidana 10 bulan penjara.


Atas tuntutan tersebut, tim penasihat hukum terdakwa menyatakan keberatan. Kuasa hukum Nyumarno dan dua terdakwa lainnya, Dedi Kurniadi, S.H., menegaskan pihaknya akan menyusun pembelaan atau pledoi dengan mengacu pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.


“Tadi Jaksa membacakan tuntutan, klien kami Nyumarno dkk dituntut hukuman 10 bulan penjara. Atas tuntutan JPU tersebut kami nyatakan keberatan,” ungkap Dedi.


Menurut Dedi, pihaknya menargetkan majelis hakim memberikan putusan bebas terhadap para terdakwa. Pledoi nantinya akan disusun secara tajam dan sistematis dengan mengurai sejumlah persoalan yang dinilai muncul selama proses persidangan.


Salah satu poin utama yang akan diangkat adalah dugaan inkonsistensi keterangan para saksi yang dihadirkan JPU. Kuasa hukum menilai keterangan antara satu saksi dengan saksi lainnya tidak sepenuhnya berkesesuaian.


“Fokus pledoi akan bertumpu pada inkonsistensi keterangan antar saksi yang dihadirkan JPU, yaitu tidak berkesesuaian keterangan saksi satu dengan saksi lainnya yang dihadirkan JPU dalam persidangan sebelumnya,” papar Dedi.


Selain persoalan kesaksian, tim penasihat hukum juga menyoroti minimnya alat bukti yang menurut mereka dapat menghubungkan secara langsung para terdakwa dengan dugaan tindak pidana tersebut.


Dedi menyebut salah satu hal yang menjadi perhatian adalah tidak disertakannya rekaman CCTV sebagai bukti pendukung untuk memperlihatkan secara jelas siapa yang melakukan pemukulan dalam peristiwa tersebut.


Penasihat hukum juga mengaku akan mendalami sejumlah hal yang menurut mereka janggal sejak proses penyidikan di Polres Metro Bekasi.


Di antaranya, kata Dedi, terkait dugaan cacat formil dalam proses penyidikan, keterangan saksi bernama Melinda yang disebut tidak pernah menerima undangan ketika dilakukan dua kali pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), hingga dugaan adanya pemberian uang oleh penyidik kepada para saksi.


“Kami akan menghubungkan semua itu dengan fakta-fakta di persidangan dan keterkaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada klien kami,” lanjut Dedi, Senin 5 Oktober 2026.


Dedi juga mengungkapkan bahwa pada awal penyidikan terdapat dua barang bukti yang disita, yakni Surat Visum et Repertum dan satu helai pakaian berwarna hitam yang disebut dikenakan korban saat peristiwa terjadi.


Menurutnya, kedua barang bukti tersebut dinilai belum cukup untuk menunjukkan siapa pelaku tindak pidana.


Ia menjelaskan, Visum et Repertum pada perkara tersebut menerangkan hasil pemeriksaan dokter terhadap kondisi korban, termasuk luka lecet serta memar berwarna merah keunguan pada kelopak mata bagian atas sebelah kiri.


Namun, menurut Dedi, hasil visum tersebut tidak secara langsung mengidentifikasi pelaku.


“Jelas terang-benderang hasil Visum et Repertum tidak dapat dijadikan bukti petunjuk langsung yang menunjukkan para pelaku tindak pidananya,” tegasnya.


Terlebih, lanjut dia, tidak terdapat alat bukti lain yang menurut pihaknya dapat memperlihatkan secara langsung siapa yang melakukan pemukulan, seperti rekaman CCTV ketika kejadian berlangsung.


Dedi juga mempersoalkan satu helai pakaian berwarna hitam yang disebut sebagai barang bukti. Menurutnya, barang tersebut memang awalnya disita penyidik dari korban, namun tidak pernah ditunjukkan di muka persidangan.


Tim penasihat hukum juga menyoroti keterangan sejumlah saksi fakta yang dihadirkan JPU. Para saksi tersebut terdiri dari tiga orang security, satu pramusaji, satu bartender Resto Shao Kao Cikarang serta saksi korban, Fendy.


Menurut Dedi, keterangan para saksi di persidangan dinilai memiliki sejumlah ketidaksesuaian, baik jika dibandingkan dengan BAP maupun antara saksi yang satu dengan saksi lainnya.


Penasihat hukum berpendapat, saksi maupun barang bukti yang digunakan JPU untuk mendakwa dan menuntut para terdakwa tidak memiliki keterkaitan langsung yang cukup untuk membuktikan keterlibatan para terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan.


Karena itu, pihaknya meminta majelis hakim mempertimbangkan dan mengesampingkan hal-hal tersebut apabila tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup.


Sementara itu, pihak penasihat hukum juga menyoroti keterangan saksi a de charge atau saksi yang meringankan yang telah dihadirkan pada persidangan sebelumnya.


Dua saksi tersebut, yakni Rizki Pameli dan Iyum Anandasari, dihadirkan pada persidangan tanggal 28 dan 30 September 2026.


Menurut Dedi, kedua saksi tersebut berada di lokasi kejadian, Resto Shao Kao Cikarang, sejak sebelum peristiwa keributan hingga restoran tersebut tutup.


Hal yang dinilai penting oleh penasihat hukum, kata Dedi, adalah keterangan kedua saksi yang menyatakan tidak melihat seluruh terdakwa melakukan pemukulan.


Keterangan saksi a de charge tersebut akan menjadi salah satu bagian yang dipertimbangkan tim penasihat hukum dalam menyusun pledoi.


Dengan demikian, persidangan perkara Nyumarno, Eko Brahmantyo dan Basroni kini memasuki tahapan pembelaan. Tim penasihat hukum menyatakan akan membedah tuntutan JPU dengan menguji kembali fakta persidangan, keterangan para saksi, barang bukti serta proses penyidikan.


Penasihat hukum berharap seluruh fakta tersebut dapat menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap ketiga terdakwa.  [Diori Parulian Ambarita]


Berita Populer


TerPopuler