Jurnalis Nasional  Anggota PPWI Putra Daerah Gorontalo Utara, Masno

Oleh: Masno 

AmbaritaNews.com | Gorontalo Utara - Pemilihan kepala daerah adalah momentum sakral dalam demokrasi lokal. Ia bukan sekadar perebutan kursi kekuasaan, melainkan juga ajang pertarungan gagasan dan harapan rakyat. Di Gorontalo Utara, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baru terpilih membawa amanah besar dari rakyat yang menginginkan perubahan, kemajuan, serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Namun, sebagaimana lazim terjadi usai pesta demokrasi, mulai muncul suara-suara yang mencoba mempengaruhi arah kebijakan pemerintahan. Ironisnya, bukan dari masyarakat luas, melainkan dari segelintir pihak yang merasa menjadi “pejuang kemenangan”. Mereka menyuarakan berbagai tuntutan yang, secara substansi, justru mengarah pada bentuk intervensi terhadap hak prerogatif kepala daerah.

Salah satu desakan yang kini mengemuka adalah permintaan agar dilakukan mutasi besar-besaran terhadap aparatur yang tidak mendukung pasangan terpilih. Tidak hanya itu, muncul pula instruksi informal dari kelompok tertentu yang meminta agar para pejabat OPD—khususnya yang berdomisili di luar Gorontalo Utara—wajib tinggal di rumah dinas. Sebuah arahan yang mulai menjurus pada upaya “mengatur” pemimpin, bukan mendukungnya.

Fenomena ini harus disikapi dengan sangat hati-hati. Sebab, jika kepala daerah mulai tunduk pada tekanan semacam ini, maka prinsip netralitas birokrasi dan objektivitas dalam pemerintahan bisa tercederai. Pemimpin daerah tidak boleh berubah menjadi pelayan kelompok, apalagi menjadi boneka dari narasi partisan yang mengedepankan kepentingan sempit.

Kita yakin, pemimpin dan wakil kepala daerah terpilih menyadari bahwa kekuasaan bukan alat balas jasa, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat dan Tuhan. Mereka harus berpijak pada nilai objektif, profesionalisme aparatur, dan kebutuhan organisasi pemerintahan, bukan pada bisikan atau tekanan mereka yang merasa paling berjasa.

Jika memang ada mutasi, harus didasarkan pada evaluasi kinerja yang terukur dan kebutuhan organisasi, bukan atas dasar latar belakang dukungan politik. Demikian pula kebijakan penempatan rumah dinas haruslah didasarkan pada urgensi dan efisiensi, bukan semata-mata demi memenuhi keinginan para pendukung yang merasa punya otoritas mengatur arah pemerintahan.

Gorontalo Utara saat ini tidak butuh kegaduhan baru. Rakyat menanti kerja nyata, tata kelola pemerintahan yang bersih, dan pemimpin yang berani berdiri tegak di atas semua kepentingan. Jangan biarkan suara-suara minor yang nyaring di media sosial menggeser fokus dari tugas utama: membangun daerah dengan akal sehat dan hati nurani.

Pemimpin besar diuji bukan hanya oleh lawannya, tetapi juga oleh pendukung yang mulai merasa punya kuasa atasnya. Semoga pemimpin Gorontalo Utara hari ini mampu menjaga kemurnian niat, kejernihan sikap, dan ketegasan arah.

Kita butuh pemimpin yang memimpin, bukan yang diarahkan oleh gemuruh tepuk tangan kelompok.

Penulis: Jurnalis Nasional  Anggota PPWI Putra Daerah Gorontalo Utara