AmbaritaNews.com | Bandar Lampung – Jumat siang, 12 September 2025, ruang pertemuan di Kantor Gubernur Lampung dipenuhi obrolan hangat. Rombongan DPD Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Provinsi Lampung hadir untuk bersilaturahmi, sekaligus membuka ruang diskusi strategis bersama jajaran Pemerintah Provinsi Lampung.
Ketua DPD PPWI Lampung, Husin Muchtar, memimpin rombongan. Turut mendampingi pengurus inti seperti Dedi Heriyanto (Penasihat), Sugiarto (Wakil Ketua), Harini (Bendahara), Damhir Indris (Bidang Humas), dan Yulia Raden (Wakil Bendahara). Mereka disambut langsung oleh Staf Ahli Gubernur, Achmad Saefulloh, didampingi Ganjar Jationo selaku Kepala Dinas Kominfotik, serta perwakilan Kesbangpol.
Bukan Sekadar Tatap Muka
Pertemuan ini jauh dari kesan formal semata. Suasana cair membuat diskusi berjalan terbuka. Isu strategis seputar pembangunan daerah dan peran pewarta warga menjadi sorotan utama.
Menurut perwakilan Kesbangpol, program pembangunan berbasis partisipasi masyarakat telah berjalan sejak 2019. Keterlibatan PPWI diharapkan mampu menambah kekuatan, khususnya dalam memperluas jangkauan informasi pembangunan.
“Informasi yang disampaikan pewarta warga bisa menjadi penyambung lidah masyarakat. Sinergi ini penting untuk mendorong partisipasi publik,” ujarnya.
Komitmen PPWI
Husin Muchtar, mewakili PPWI Lampung, menegaskan organisasi yang dipimpinnya siap menjadi mitra pemerintah dalam menyajikan informasi yang berimbang.
“Kami ingin membangun komunikasi yang sehat. Informasi yang benar akan memberi manfaat bagi masyarakat, sekaligus mendukung arah pembangunan Lampung,” ucap Husin.
Harapan Sinergi Berkelanjutan
Audiensi ini dipandang sebagai langkah awal yang positif. Sinergi antara pewarta warga dan pemerintah diharapkan tidak berhenti di ruang pertemuan, melainkan berlanjut dalam bentuk kerja nyata.
Dengan kolaborasi tersebut, informasi pembangunan Lampung diyakini akan tersampaikan lebih luas, lebih jernih, dan mampu menggerakkan partisipasi masyarakat.
Bagi PPWI, menjadi mitra pemerintah bukan berarti kehilangan sikap kritis, melainkan memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat. [TIM/Red]
