AmbaritaNews.com | Kabupaten Indragiri Hilir - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir resmi merilis hasil pemeriksaan laboratorium terkait dugaan keracunan pangan yang menimpa puluhan siswa sekolah dasar di Tembilahan.
Berdasarkan surat undangan bernomor 400.7.11/1413/Dinkes, pengumuman hasil pemeriksaan digelar pada Senin (25/8/2025) di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir.
Dari sejumlah sampel makanan dan muntahan yang diperiksa secara mikroskopik oleh Laboratorium Daerah bersama Badan Karantina Kesehatan, ditemukan bakteri Escherichia coli (E. coli) pada beberapa menu, antara lain sayuran, irisan timun, dan tumis toge.
Meski tidak ditemukan bahan kimia berbahaya seperti boraks, metanol, maupun formalin dalam mie, kondisi mie yang sudah basi dan berlendir dinilai menjadi media subur pertumbuhan bakteri tersebut. E. coli diketahui dapat menghasilkan racun seperti Shiga toxin atau enterotoxin yang merusak dinding usus dan memicu gejala keracunan serius.
Dalam konferensi pers, Kepala Dinas Kesehatan Indragiri Hilir, Rahmi, menyebut Ketua Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) tidak dapat hadir karena masih mengalami tekanan psikologis pasca-insiden. Namun, beberapa saksi yang hadir mengaku melihat Ketua SPPG berada di lokasi acara.
Ketua Yayasan, Guntur, menegaskan pihaknya hanya menyediakan tempat kegiatan dan tidak bertanggung jawab terhadap pengolahan maupun kualitas makanan yang disajikan. Sementara itu, upaya awak media meninjau dapur tempat makanan diolah dihalangi oleh pihak Dinas Kesehatan dengan alasan Ketua SPPG masih dalam kondisi “shock”.
Kasus ini memunculkan sorotan tajam terkait lemahnya pengawasan mutu makanan dalam program gizi sekolah. Saat ditanya mengenai standar operasional prosedur (SOP) sebelum makanan disajikan kepada murid, Kadis Kesehatan menyebut makanan harus lebih dulu dicicipi oleh guru. Pernyataan itu dibantah Kepala Sekolah SDN 032 yang mengaku tidak pernah menerima arahan resmi dari Dinas Kesehatan.
Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Indragiri Hilir, Rosmely, menilai kasus keracunan ini tidak bisa dianggap sepele dan tidak cukup hanya diselesaikan dengan permintaan maaf serta menanggung biaya pengobatan.
“Ini menyangkut keselamatan anak-anak. Temuan bakteri E. coli bukan perkara kecil dan harus ditindaklanjuti secara transparan. Jangan sampai ada kesan fakta ditutupi demi melindungi pihak tertentu,” tegas Rosmely.
Ia juga meminta aparat penegak hukum turun tangan untuk menyelidiki dugaan kelalaian serta memastikan SOP keamanan pangan di sekolah benar-benar dijalankan sesuai standar.
Publik kini mendesak pemerintah daerah bersikap terbuka dan menindak tegas pihak yang dinilai lalai dalam kasus ini. Sorotan paling tajam diarahkan kepada Dinas Kesehatan Indragiri Hilir, yang dianggap kurang responsif serta terkesan menutup akses informasi dengan tidak hadirnya BPOM maupun Ketua SPPG dalam rilis resmi tersebut. [Red]
